BMI Demokrat Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Kezaliman

INTREN.ID, JAKARTA – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI).

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut, kenaikan iuran ini merupakan pukulan paling berat di atas kenaikan tarif PLN atau harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau Harga BBM mahal atau listrik mahal rakyat mungkin bisa berhemat, tapi kalau BPJS iurannya naik? Kalau kita Tak bayar BPJS kita akan dipersulit ngurus surat-surat lain,” jelas Farkhan.

Malahan, jika telat bayar, masyarakat bisa terkena denda. Denda juga dinaikan dari 2,5% menjadi 5% padahal masyarakat jarang memakai BPJS Kesehatan.

“Kesehatan adalah dasar utama kebutuhan kita yang wajib dipenuhi negara. Kalau tak pakai BPJS, apalagi yang mau dilakukan rakyat di kala perlu kesehatan di saat pandemi seperti saat ini?” bebernya.

BMI, sebut Farkhan, sejatinya mengapresiasi negara yang terus membangun fasilitas kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit dan lainnya sebagai kewajiban negara. Namun semua itu tiada berarti bila iuran BPJS naik.

- ADVERTISEMENT -

“Apalah artinya semua fasilitas kesehatan itu. Kenapa BPJS tak memikirkan rakyat, malah pimpinan BPJS dapat duit ratusan juta tetapi kebijakan BPJS konyol. Bahkan BPJS dikenal memiliki banyak hutang di rumah sakit swasta,” ujar Farkhan.

Menurut dia, kenaikan iuran ini membuat kehidupan rakyat semakin susah. Bahkan untuk pegawai sekalipun yang dibayar negara. BMI khawatir Indonesia memasuki era pembiaran kesehatan terparah sepanjang sejarah republik ini.

“Kas Negara kosong, kesehatan rakyat tak bisa dijamin, uang rakyat dikuras sejadi-jadinya. Padahal konsep BPJS bagus di tengah negara yang abai menolong rakyat,” tuturnya.

Farkhan menyatakan, BPJS sejatinya menawarkan semangat gotong royong. Tetapi yang terjadi kini bukan gotong royong. Melainkan menggencet kehidupan rakyat yang semakin susah di tengah pandemi global ini.

Lebih lanjut dia mengapresiasi Partai Demokrat yang solid dalam menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kesolidan ini bukan hanya ada pada anggota partai belaka, melainkan juga ditunjukkan di tingkat Fraksi Partai Demokrat. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.