Bertentangan Otonomi Daerah, DPD RI Tolak RUU Omnibus Law

Tak Pertimbangkan Hak Pekerja, Minta DPR RI Hentikan Pembahasan

INTREN.ID, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI mendapat penolakan dari DPD RI. Komite III DPD RI meminta DPR menghentikan proses pembahasan RUU karena dinilai tidak sesuai dengan beberapa hal serta tanpa mempertimbangkan hak pekerja.

“RUU Cipta Kerja bertentangan dengan asas otonomi daerah pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945,” kata Wakil Ketua II Komite III DPD RI M Rahman, Sabtu (18/4/2020).

Asas otonomi mengakui keberadaan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota yang menganut asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. RUU Cipta Kerja dinilai melanggar hak asasi warga negara.

“Di antaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi serta melepaskan kewajiban negara untuk menyediakan hak-hak itu kepada swasta atau asing,” terangnya.

RUU Cipta Kerja bakal menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila terjadi pelanggaran, tidak jelas norma hukum mana yang diterapkan mengingat aturan tentang pelanggaran atau sanksi dalam undang-undang yang menjadi muatan RUU itu beberapa diantaranya tidak direvisi atau dicabut.

Berdasarkan hasil telaah DPD RI, terdapat beberapa masalah di antaranya RUU Cipta Kerja menghapus semua kewenangan pemerintah daerah. Yaitu kewenangan dalam hal pendaftaran serta perizinan usaha dan mengalihkannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

- ADVERTISEMENT -

“RUU ini hanya memberikan kewenangan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah selain pendaftaran dan perizinan berusaha,” sebut Rahman.

Kemudian pasal 89 RUU Cipta Kerja, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara substansi isi RUU tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Hal yang terdampak yaitu terkait upah, upah minimum, waktu kerja, pesangon, penggunaan tenaga alih daya, dan penempatan tenaga kerja asing,” bebernya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komite III DPD RI menolak RUU Cipta Kerja. DPR RI diminta menghentikan pembahasan karena dinilai hanya dominan dalam peningkatan investasi tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya.

RUU Cipta Kerja juga dinilai DPD cacat formil karena tidak melibatkan unsur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.