Belasan Juta Debitur KUR Bebas Bayar Angsuran Pokok Enam Bulan

Relaksasi dari Pemerintah, Dapat Pembebasan Bunga Tiga Bulan

INTREN.ID, JAKARTA – Belasan juta debitur kredit usaha rakyat (KUR) bakal mendapat relaksasi terkait pandemi virus corona baru (Covid-19). Relaksasi itu berupa penundaan pokok angsuran selama enam bulan dan pembebasan bunga selama tiga bulan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, KUR yang sekarang ini disalurkan di sektor perbankan baik Himbara maupun non Himbara mencakup 11 juta debitur KUR mendapat relaksasi 6 bulan penundaan pokok angsuran. Juga pembebasan bunga 3 bulan KUR ditanggung pemerintah. Selanjutnya pada tiga bulan berikutnya 50 persen dari bunga ditanggung pemerintah.

“Dengan begitu untuk seluruh 11,9 juta debitur KUR, enam bulan tidak angsur pokok dan bunganya tiga bulan dibayar pemerintah, tiga bulan selanjutnya 50 persen pemerintah, petunjuk diselesaikan kami dan OJK,” jelas Sri.

Dia menambahkan, untuk kredit ultra mikro sampai pinjaman Rp 10 juta, debiturnya yang sebanyak 1 juta dibiayai program investasi pemerintah. Dengan total oustanding Rp 24 triliun dan akan mendapatkan fasilitas serupa dengan KUR.

Kemudian di luar itu untuk program PIP, PNM, Mekaar, dan koperasi sebanyak 1,6 juta debitur program ultra mikro dan lainnya 2,8 juta mikro dengan total 10,4 juta usaha mikro dan total untuk ultra mikro PIP, Umi, Mekaar 11,4 juta dengan program total kredit lebih dari Rp 27 triliun juga mendapatkan relaksasi penundaan pembayaran pokok 6 bulan.

Selain itu juga bunga ditanggung pemerintah 3 bulan pertama dan 3 bulan selanjutnya 50 persen bunga ditanggung pemerintah. Kata Sri, yang akan difinalkan adalah kredit kecil yang ada di perbankan yang hampir sama dengan KUR.

“Mereka tidak mendapat KUR tetapi mereka pinjam termasuk dari lembaga pembiayaan. Seperti mereka yang beli kendaraan motor untuk usaha apakah untuk ojek dan lain-lain maka kami akan melakukan ‘policy’ yang sama penundaan pembayaran pokok 6 bulan dan bunga disubsidi pemerintah 3 bulan dan 3 bulan selanjutnya 50 persen ini menyangkut seluruh kreditur di bank dan lembaga pembiayana yang punya track record yang baik,” terangnya.

Kebijakan itu, sebut Sri, diberikan dalam implementasinya pada lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan bank-bank yang memberikan pinjaman ke UKM. Untuk di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar seperti diumumkan OJK, masih dalam proses pembicaraan.

“Kalau sudah selesai akan diumumkan prosedur dan mekanismenya dan apa yang dilakukan pemerintah untuk restrukturisasi ini,” ungkapnya.

Sri menegaskan, melalui program-program ini pemerintah berupaya agar tidak terjadi moral hazard. Sehingga dalam hal ini rekam jejak dan lembaga keuangan sangat penting. “Kami sedang formulasikan kebijakan untuk membantu masyarakat tapi tetap dijaga kehati-hatiannya,” tandasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.