Bawaslu RI Rekomendasikan Agar Penetapan DPT di 23 Daerah Ditunda, Begini Penjelasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Sejumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Kendati demikian, ada beberapa daerah yang ditunda.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan penundaan penetapan DPT. Musababnya agar DPT yang ditetapkan baik.

“Masih ada sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Seperti memasukkan pemilih memenuhi syarat (MS) ke DPT, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang belum lengkap lainnya,” kata Afif, sapaan karibnya.

- ADVERTISEMENT -

Dia mengatakan, 23 daerah yang mengalami penundaan DPT terserbar di berbagai provinsi. Sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lanjut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

“Dalam Pasal 60 UU Pilkada disebutkan, KPU memiliki kesempatan perbaikan hingga 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Pengawasan terhadap DPT penting untuk memastikan kualitas daftar pemilih. Sehingga, setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya,” tegasnya. (***)

Reporter: Lukman Maulana

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.