Bawaslu Kutai Timur Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran, Pelapor Anggap Tergesa-gesa

INTREN.ID, SANGATTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur menghentikan seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemberitahuan itu disampaikan melalui formulir model A.17 yang diteken ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling, 21 Desember 2020.

Munir Perdana selaku pelapor menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga pengawas pesta demokrasi itu terlalu tergesa-gesa. Terutama soal pengangkatan Sulastin sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Yang mana, penghentian yang dilakukan Bawaslu mengabaikan proses koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kutai Timur ini sangat tergesa-gesa. Penggantian jabatan Plt Kepala Disdukcapil Kutai Timur dari Heldi Friandi ke Sulastin yang dilakukan Plt Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang selaku petahana, sudah jelas-jelas melanggar Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016,” tegas Munir dalam konferensi pers, Rabu (23/12/2020) malam.

Di mana dalam pasal dan ayat itu, dijelaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Berdasarkan semua alat bukti yang sudah kami serahkan ke Bawaslu Kutai Timur, sudah jelas, kalau SK (surat keputusan) pengangkatan Ibu Sulastin sebagai Plt Kepala Disdukcapil dilaksanakan pada 25 September 2020, atau dua hari setelah KPU menetapkan calon kepala daerah pada 23 September 2020,” ungkap Munir.

Di samping itu, Sulastin diangkat sebagai Plt Kepala Disdukcapil tertanggal 25 September tahun 2020, sementara masa jabatan Heldi Frianda baru akan berakhir pada 1 November 2020. “Sesuai SK itu, artinya di sini ada pergantian jabatan, bukan karena kekosongan jabatan. Pertanyaannya, apa urgensi dari pergantian itu. Sementara secara aturan sudah jelas sangat dilarang, karena melanggar Pasal 71 ayat 2,” imbuhnya.

Yang jadi pertanyaan, lanjut dia, formulir model A.17 yang dikeluarkan Bawaslu telah mengabaikan perlu adanya hasil koordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah, Kemendagri. Di mana hingga saat ini, Budi Wibowo sebagai komisioner Bawaslu Kutim, masih melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri dan hasil atas koordinasi itu pun diketahui belum dibahas di Bawaslu Kutim.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan yang diterima Munir, tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan Bawaslu Kutim menghentikan laporan. Menurutnya, jika dianggap tidak memenuhi unsur, Bawaslu harus menjelaskan alasannya.

“Begitu pun sebaliknya, bila memenuhi unsur, maka harus diumumkan bahwa itu melanggar Pasal 71 Ayat 2. Sebagai sanksinya, sudah diatur di Pasal 71 Aayat 5, sanksi pembatalan sebagai calon,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang ditembuskan ke Bawaslu Kaltim dan Bawaslu RI, telah dilakukan pendampingan dan pemantauan khusus atas laporan itu. Di mana, dari hasil pemantauan itu, ada arahan dan saran agar Bawaslu Kutai Timur meminta arahan ke Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, sebelum mengeluarkan keputusan.

“Mengapa koordinasi itu harus dilakukan, karena di situ yang akan menjadi landasan Bawaslu Kutai Timur untuk mengeluarkan keputusan. Tapi kenyataannya, penghentian laporan dugaan pelanggaran dilakukan tanpa menunggu hasil koordinasi dengan Kemendagri,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.