Banyak ASN Tanpa Sadar Langgar Netralitas dalam Pilkada

INTREN.ID, MAKASSAR – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos). Khususnya menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Imbauan ini datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang melihat banyak ASN tanpa sadar mengunggah konten yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas mereka ke medsos.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah ASN mengunggah foto bersama calon petahana yang kembali mengikuti Pilkada. Padahal dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri,  pasal 4 ayat 2 menyebutkan kegiatan yang mengarah tidak netralnya ASN yaitu pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian uang.

“Label ASN ini kan melekat setiap saat. Kalau dia mengunggah pernyataan keberpihakan ke salah satu paslon (pasangan calon, Red.) itu akan menjadi persoalan netralitas dia sebagai ASN,” sebut Abhan kalan menjadi narasumber dalam Kampanye Publik Deklarasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan, Senin (9/3/2020).

Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu, hingga 5 Maret 2020, dugaan pelanggaran netralitas ASN di media sosial terbilang tinggi. Setidaknya terdapat 60 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 29 di antaranya dari medsos. Dalam mengawasi potensi pelanggaran penggunaan medsos ini sebagai media kampanye bagi peserta maupun orang-orang lain yang tidak masuk dalam peserta atau kampanye, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian khususnya unit cyber crime.

- ADVERTISEMENT -

Lebih lanjut, Abhan mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan platform media digital yang ada di Indonesia seperti Facebook. Mengacu pada pemilu sebelumnya, Bawaslu sudah melakukan kesepakatan atau MoU dengan 11 platform media sosial yang ada di Indonesia.

“Ini yang akan kami tindak lanjuti. Kalau nanti terjadi dugaan pelanggaran yang di media sosial, maka kami akan melakukan upaya take down atas beberapa potensi pelanggaran kampanye di media sosial,” jelasnya.

Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran netralitas, Bawaslu akan meningkatkan kerja sama terutama denga KASN. Kerja sama dengan KASN akan memfokuskan pada mekanisme klarifikasi apakah orang yang diduga melakukan pelanggaran adalah benar ASN atau tidak. Pun begitu, Abhan mengingatkan masyarakat untuk melapor jika ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran di medsos.

“Karena relasi masyarakat itu luas. Karena relasi inilah ketika ada laporan dan dia jelas ASN, tentu akan ditindaklanjuti. Tetapi kami juga harus lihat isi konten mereka di media sosial,” pungkas Abhan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.