Awasi Anggaran Kartu Prakerja, KPK Diminta Bentuk Tim Khusus

Legislator Sebut Penunjukan Vendor Perlu Diselidiki

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ketat mengawasi penggunaan anggaran program Kartu Prakerja. Apalagi nilai anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.

Permintaan itu datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Menurut dia, jumlah anggaran Kartu Prakerja terbilang besar sekali.

“Tidak main-main (besarnya). Karena itu KPK harus tegas mengawasi penggunaan anggaran tersebut,” kata Sahroni, Kamis (30/4/2020).

Dalam hal ini KPK harus memastikan uang rakyat yang ada dalam anggaran Kartu Prakerja dimanfaatkan dengan semestinya. Jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi.

KPK, sebut Sahroni, harus cermat mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja. Mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan hingga pencairan dananya nanti.

- ADVERTISEMENT -

Pun demikian, perlu dilakukan penyelidikan apakah penunjukan vendor Kartu Prakerja ini dilakukan tanpa tender.

“Coba diselidiki, apakah prosedur itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena setelah saya baca-baca lagi kok, ada vendor yang baru berdiri tahun ini, ada yang namanya baru kita dengar,” ungkap Sahroni.

Maka dari itu dia menilai KPK seharusnya memiliki tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program Kartu Prakerja. Ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi dari program tersebut.

“Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan, akuntabel dan KPK wajib mengawasi,” terangnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.