- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

ATB Laporkan BP Batam ke KPPU, Ada Apa?

INTREN.ID, BATAM – PT Adhya Tirta Batam (ATB) menyurati Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terkait dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh BP Batam. Yaitu dalam proses lelang pemilihan mitra kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Laporan tersebut dilayangkan ATB kepada KPPU pada Kamis (3/9/2020). Dalam suratnya ATB meminta KPPU membatalkan proses lelang Pemilihan Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM Batam, dan memberikan peringatan BP Batam agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

“Kuat dugaan BP Batam telah melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, Jumat (4/9/2020).

Diketahui, masa konsesi pengelolaan air antara BP Batam dan ATB akan berakhir pada 14 November 2020 mendatang. Namun BP Batam belum siap untuk mengambil alih pengoperasian seperti rencana awal.

Oleh karena itu BP Batam telah memulai proses lelang pemilihan mitra kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi SPAM Batam dengan mengundang empat kontraktor. Di antaranya PT Pembangunan Perumahan, PT Moya Indonesia, PT Suez Water Treatment Indonesia, dan PT ATB.

“Kami menerima menerima surat undangan pada 12 Agustus 2020,” ungkap Maria.

Namun BP Batam menerapkan prasyarat khusus untuk ATB jika ingin mengikuti lelang tersebut. BP Batam meminta ATB harus menandatangani pernyataan tertulis tertentu di atas materai. Di mana isi surat pernyataan yang dimaksud tidak menguntungkan ATB.

BP Batam terindikasi menciptakan kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses lelang tersebut. Karena syarat itu dianggao telah menghalangi dan mempersulit ATB ikut dalam dalam proses tersebut.

- ADVERTISEMENT -

Hal ini bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 25. Di mana pemilik posisi dominan dilarang untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, yang pada akhirnya mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

“BP Batam memaksakan suatu kondisi agar ATB tidak dapat mengikuti proses. Karena syarat tersebut membuat posisi ATB jauh lebih sulit dibanding tiga perusahaan lain,” paparnya.

Di samping itu, objek kerja sama yang dilelang BP Batam masih menjadi milik ATB hingga saat ini, dan belum menjadi Barang Milik Negara (BMN). Pasalnya masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh BP Batam.

Karena itu lelang pemilihan mitra kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi SPAM Batam tidak dapat dilakukan. Hingga aset-aset yang dimaksud telah tercatat sebagai BMN.

Hal ini dapat ditelaah dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan alasan-alasan pokok di atas, maka ATB memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak memasukan penawaran. ATB juga melaporkan proses lelang itu kepada KPPU.

“Sekali lagi saya tegaskan, telah terjadi diskriminasi oleh BP Batam kepada ATB melalui prasayarat khusus. Sehingga ATB tidak bisa mengikuti proses lelang,” paparnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.