Atasi Permasalahan Sosial Masyarakat, Komisi I DPRD Kota Bontang Wacanakan Raperda PPKS

INTREN.ID, BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang menggagas terbitnya Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Raperda PPKS), Senin (8/11/2021). Draf raperda tersebut didasari dari Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Raking mengatakan, Raperda PPKS merupakan perubahan atas Raperda Pembinaan Anak Jalanan. Saat ini pihaknya tengah membahas persoalan redaksional dan substansi yang diakomodir dalam raperda tersebut.

“Tujuan dari Raperda PPKS adalah mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Mulai dari persoalan kemiskinan, hingga kesejahteraan masyarakat. Raperda PPKS adalah wujud dari kehadiran pemerintah dalam memperhatikan masyarakatnya,” katanya.

Dia menambahkan, permasalahan sosial yang terjadi di Kota Taman sudah sangat kompleks. Pihaknya melihat bahwa perlu ada sebuah payung hukum yang memberikan kepastian mengenai kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi semakin sejahtera.

“Raperda PPKS mencakup perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.