AS-KB Dapat Kartu Kuning dari Partai Koalisinya Sendiri, Demokrat Desak Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Kutim

INTREN.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam sorotan. Pemerintahan Ardiansyah Sulaiman-Kasimidi Bulang (AS-KB) dikritik mitra koalisinya sendiri. Polemik soal gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jadi musababnya.

Kendati berstatus sebagai partai pengusung AS-KB pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutim 2020, Partai Demokrat tak segan mengkritik pemerintah. Kartu kuning dilayangkan partai berlambang segitiga mercy kepada Pemkab Kutim sebagai bentuk peringatan, untuk segera menuntaskan persoalan itu.

Ketua DPC Partai Demokrat Kutim, Ir H Ordiansyah MP mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) berstatus PPPK Kutim. Menyikapi ramainya berita yang beredar di masyarakat, dia pun meminta bupati mengklarifikasi dan mencari pihak terkait yang bertanggung jawab.

“Kejadian serupa yang menyangkut hak dasar pekerja di pemerintahan sudah beberapa kali terjadi. Berulangnya kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem database manajemen pemerintahan, buruknya koordinasi antarinstansi birokrasi, dan yang paling terlihat adalah rendahnya penghargaan pemerintah atas kinerja guru sebagai pendidik,” kata Ordi, sapaan karibnya.

Dia menambahkan, dari 797 dari 906 PPPK yang belum terpenuhi hak-haknya adalah guru yang telah membaktikan dirinya di Kutim. Ordi juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim untuk segera meminta penjelasan pemerintah dan memberi masukan untuk solusi penyelesaiannya.

“Untuk menghindari terjadi lagi perlakuan yang tidak manusiawi seperti ini di waktu mendatang, saya meminta bupati bersungguh-sungguh merumuskan permasalahannya dan segera mencari solusi. Dan jika terbukti ada kelalaian, tidak kompeten, atau tidak profesional aparatur bawahannya, bupati harus meminta tanggung jawab dan memberi sanksi tegas,” tegasnya.

Dampak dari masalah ini, menurutnya, bisa saja menjatuhkan martabat pemerintahan. Bahkan, pemerintah dapat dianggap telah bertindak zalim terhadap rakyatnya sendiri. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk menaikkan tunjangan PPPK di Kutim hanya dianggap gimik politik menjelang tahun pemilu. Tapi pada kenyataannya tak bisa dieksekusi lantaran birokrasi pelaksananya yang tidak kompeten.

“Kita semua tentu tidak ingin para guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk Kutim menjadi korban buruknya koordinasi dan pengelolaan birokrasi, dan janji pemerintah Menata Kembali Kutai Timur untuk Semua, tidak hanya jadi jargon tanpa bukti,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

TONTON VIDEONYA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.