Arahan Jokowi ke Gubernur, Corona Jadi Fokus Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Jadi Solusi Tepat untuk Indonesia

INTREN.ID, JAKARTA – Menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19) yang semakin meresahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa arahan kepada para Gubernur. Melalui konferensi video, Selasa (24/3/2020) tersebut, Jokowi meminta agar penanganan Covid-19 ini untuk menjadi fokus semua instansi pusat dan daerah.

Arahan pertama, Jokowi menekankan keselamatan harus diutamakan. Kemudian, disiapkan bantuan sosialnya. 

“Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada,” sebut Jokowi.

Terkait kebijakan karantina wilayah atau lockdown, dia menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Sehingga Pemerintah Indonesia tidak memilih langkah itu.

“Itu sudah dipelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat Dubes-Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” tutur Jokowi.

Menurut dia, yang tepat diterapkan di Indonesia physical distancing atau pembatasan sosial menjaga jarak aman. Bila hal ini bisa dilakukan, maka akan bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Di satu sisi, Jokowi menyatakan hal tersebut membutuhkan sebuah kedisplinan dan ketegasan yang kuat. Sehingga jangan sampai yang sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan maupun ada yang sudah diisolasi masih beli ponsel dan belanja di pasar.

“Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting, partial isolated; mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting. Tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat,” terangnya.

Kalau hal ini bisa dilakukan, sambung Jokowi, diyakini skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang baik. Dia juga menambahkan akan mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat yang perlu disampaikan juga kepada para Gubernur.

- ADVERTISEMENT -

“Saya perintahkan ini kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD,” perintahnya.

Menurut Jokowi, anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Karena kondisi fiskal sekarang ini bukan kondisi yang enteng.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan, pemerintah melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19. Baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi.

“Landasan hukumnya sudah jelas, pekan yang lalu hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran,” kata Jokowi.

Dia mengingatkan, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial.

Dalam hal ini Jokowi mengingatkan kepada provinsi dan daerah untuk melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerjaan harian, petani, nelayan dan juga ini yang kena dampak terlebih dahulu para pelaku usaha mikro, usaha kecil. Diusahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi,” urainya.

Sebab itu Jokowi meminta setiap kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota agar dapat diarahkan menjadi program Padat Karya Tunai.

“Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tegasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.