Angka Kemiskinan di Kutim Dikaitkan dengan Orang Mati Kelaparan, Wakil Ketua DPD RI: Miris Sekaligus Naif

INTREN.ID, SANGATTA – Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) telah usai digelar di ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (28/10/2020) malam. Dalam debat bertemakan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah” itu, salah satu yang dikupas adalah meningkatnya angka kemiskinan.

Debat publik yang juga disiarkan secara live streaming di intren channel itu hanya dihadiri dua pasangan calon. Calon nomor urut satu H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu, serta calon nomor tiga Drs H Ardiansyah Sulaiman MSi dan H Kasmidi Bulang ST MM. Calon nomor dua tidak hadir dalam debat tersebut.

Panelis mengungkap data. Di mana pada tahun 2018, angka kemiskinan Kutim mencapai 33.024 orang. Angka tersebut naik sebesar 2.286 orang, menjadi 35.310 orang pada tahun 2019. Jika dipresentasikan, angka kemiskinan di Kutim meningkat 0,26 persen. Dari 9,22 persen di 2018 menjadi 9,48 persen pada 2019.

Di sesi ini, adu argumen terjadi antara kedua pasang calon. Terutama soal indikator atau barometer kemiskinan yang disampaikan Kasmidi.

“Masalah kemiskinan ini harus ada barometer yang jelas, ya. Karena sampai hari ini bisa dipastikan tidak ada orang yang mati kelaparan yang ada di Kutai Timur,” kata Kasmidi.

Cuma peningkatan ini, lanjut dia, karena banyaknya pencari kerja di Kutim. Yang mana Kutim itu kelihatan sekali di luar. Apalagi, sambungnya, dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang luar biasa.

“Nah, ini mungkin solusi ke depan yang harus dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini sehingga menjadi solusi terbaik, ya,” kata Kasmidi.

Mahyunadi yang mendapat kesempatan menaggapi pun seolah geram. Dia menegaskan bahwa indikator orang miskin bukan karena mati kelaparan.

“Saya merasa lucu kalau tadi dikatakan, tidak ada orang mati kelaparan. Indikator orang miskin itu, bukan orang mati kelaparan. Tapi indikator orang miskin itu, orang tidak punya pekerjaan. Bertambahnya penduduk miskin di Kutim karena kemarin punya pekerjaan, hari ini jadi pengangguran karena PHK (pemutusan hubungan kerja). Bertambahnya orang miskin di Kutim karena kemarin punya penghasilan, hari ini tidak punya penghasilan karena defisit dan tidak bisa berjualan, tidak laku,” tegas Mahyunadi.

Jadi, tegas Mahyunadi, indikator kemiskinan bukan orang kelaparan. Dia justru menyoroti indikator yang digunakan pemerintahan sebelumnya dalam mengklasifikasikan orang miskin. Jika indikator yang digunakan pemerintah adalah orang mati kelaparan, ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu tidak heran jika angka kemiskinan di Kutim naik.

“Saya heran, pantas saja angka kemiskinan di Kutim bertambah, ternyata pemimpinnya pada saat itu berpikiran bahwa, orang miskin itu yang penting tidak kelaparan. Inilah yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Makanya, Mahyunadi yang berpasangan dengan H Lulu Kinsu akan mencarikan dengan segala usaha. Salah satunya akan menekan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Sekaligus kami akan memberikan bantuan-bantuan usaha kepada para UMKM (usaha mikro kecil menengah), kepada masyarakat yang membutuhkan modal,” tegasnya.

Mendapat pernyataan itu, Kasmidi menyebut jika asumsi yang dimaksud bukan seperti itu.

“Menurut saya juga tidak bijak kalau kita membiarkan orang miskin kelaparan. Bukan begitu asumsi saya. Artinya kita juga harus melihat sisi kemiskinan ini dari faktor apa, ya. Makanya tadi solusinya adalah kita menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama,” katanya.

Terkait TK2D, dia menyebut jika saat ini konsentrasinya adalah bagaimana mensejahterakan mereka.

“Yang kedua, kalau kita berbicara dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang TK2D. 7 ribu orang itu, semua warga kita. Tidak boleh kita menghabisi mereka semua dengan asumsi penekanan karena efisiensi anggaran. Tinggal kita bagaimana mensejahterakan lewat apa yang menjadi hak mereka, setelah itu kita buatkan aturannya. Kalau saya pikir menurut saya seperti itu,” katanya.

Dia pun menolak asumsi bahwa TK2D dikatakan miskin. Hanya saja, dia mengakui jika selama ini gaji TK2D mengalami keterlambatan.

“Jadi jangan diasumsikan kemiskinan itu dari juga TK2D. Marah nanti orang-orang TK2D itu kalau dibilang miskin semua. Yang ada adalah selama ini mungkin, gaji honor tunjangan mereka itu tidak tepat waktu. Nah sekarang sudah kita buat tepat waktu. Nah mungkin itu yang kita sepakati bersama-sama, menurut saya,” tutupnya.

Perdebatan itu pun menuai sorotan dari wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin. Dia pun menumpahkan pendapatnya melalui postingan di media sosial (medsos) miliknya.

 

Berikut tulisan lengkap Mahyudin:

 

MENAKAR KEMISKINAN DENGAN KEMATIAN

“Sampai hari ini, bisa dipastikan tidak ada orang mati karena kelaparan di Kutai Timur”. Kalimat itu terdengar sangat jelas, dalam debat publik tadi malam. Miris sekaligus naif. Barangkali kata-kata itu sangat tepat, untuk mewakili sebuah kepedihan sekaligus kemarahan, usai mendengar ungkapan tersebut. Pedih, karena standar kemiskinan tidak seharusnya diukur dengan kelaparan, bahkan kematian. Marah, karena ungkapan tersebut keluar dari mulut seorang pemimpin.

Apakah ungkapan tersebut bentuk pembelaan diri, atau memang keluar dari diri yang tidak memiliki empati? Sebuah pembelaan diri dari tudingan, jumlah kemiskinan di kabupaten ini terus merangkak naik. Atau lebih dari itu, kita memiliki pandangan, selagi belum ada rakyat yang mati karena kelaparan, maka kita tidak perlu risau. Di sinilah nurani seseorang diperlihatkan.

Jika kemiskinan harus diukur dari ada tidaknya rakyat yang kelaparan, jika kemiskinan harus diukur dari ada tidaknya orang mati karena kelaparan, betapa kerdilnya cara berpikir kita dalam melihat problema kehidupan. Seorang pemimpin sejati harus mampu melihat kemiskinan dari sudut pandang yang lebih luas, bukan justru memperdebatkan apa tolok ukur yang akan digunakan untuk memaknai kemiskinan, seperti yang dipertontonkan dalam debat semalam.

Departemen Sosial RI jelas pernah merumuskan, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk bisa hidup layak. Mengacu definisi tersebut, mari kita instropeksi diri, apakah di Kutai Timur masih ada rakyat yang belum hidup secara layak? Rakyat yang tidak lagi dipusingkan oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal? Jika kita yakin kondisi tersebut tidak ada lagi di kabupaten ini, kita boleh bangga, bahkan membela diri, kabupaten ini bebas kemiskinan.

Faktanya, berdasarkan data BPS 2019, kemiskinan di Kutim mengalami peningkatan. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebanyak 33.024 orang, dan 2019 meningkat menjadi 35.310 orang. Jumlah ini di dasarkan pada perhitungan yang mengacu pada garis kemiskinan Rp. 425.250 perkapita perbulan (BPS Maret 2019).

Jika kita ambil contoh gaji TK2D yang besarannya Rp 1.250.000 per bulan, sedang dalam keluarganya ada istri dan anak yang tidak memiliki pendapatan lain, berarti orang tersebut masih dikategorikan miskin. Sebab, dengan jumlah 3 orang dalam satu keluarga, dibutuhkan pendapatan minimal Rp 1.275.750,- untuk bisa lepas dari indikasi miskin.

Masihkah kita akan menutup mata terhadap persoalan tersebut? Hal yang lebih penting adalah kemiskinan tidak boleh disikpai hanya berdasar definisi, apalagi pembelaan diri. Kemiskinan harus disikapi dengan hati nurani yang diwujudkan dalam program yang pasti. Jangan jatuhkan harga diri kita dengan pandangan yang sempit. Sebuah pandangan yang melihat kemiskinan ketika sudah ada korban, bahkan kematian.

Jika kita tergerak mengentaskan kemiskinan hingga ada rakyat yang mati kelaparan, pantaskah kita mengumandangan diri sebagai calon pemimpin? Memimpin bukan sekedar persoalan kekuasaan. Memimpin adalah saat dimana kita bisa melihat problema rakyat dengan menghadirkan nurani. Karena dengan nurani kita akan bisa merasakan apa yang sedang dibutuhkan dan dirasakan oleh rakyat. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.