Anggota PPK Harus Profesional dan Berintegritas, JSN: Mereka Bisa Jadi Celah Terjadinya Praktik Kecurangan Pemilu

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menentukan nasib bangsa ke depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan pesta demokrasi mendatang. Yang jadi sorotan adalah penentuan perangkat pendukung, salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru ditetapkan.

Direktur Eksekutif Jaringan Suara Nusantara (JSN), Habibi mengatakan, jika mengacu jumlah kecamatan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berjumlah 105, maka jumlah PPK mencapai 525 orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dia berharap, seluruh PPK di Benua Etam dapat bekerja secara profesional dan memiliki integritas.

“PPK adalah salah satu bagian dari tulang punggung demokrasi, namun sekaligus memungkinkan menjadi penyebab utama permasalahan integritas Pemilu, mengingat perannya yang sangat krusial. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pendistribusian logistik, hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan. Di semua tahapan tersebut, mereka bisa jadi celah terjadinya praktik kecurangan Pemilu,” kata Habibi.

Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), masih adanya anggota PPK yang tidak memahami Peraturan KPU (PKPU), petunjuk teknis pemungutan, dan penghitungan serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Makanya, salah satu tolok ukurnya adalah pengetahuan anggota PPK. Di mana, itu semua sudah diujikan dalam tes tertulis. Jika hasil tes tertulis di bawah peserta lainnya, namun dinyatakan lolos sebagai anggota PPK setelah tes wawancara, hanya karena faktor kedekatan atau kepentingan oknum, tentu akan mengancam demokrasi kita,” tegasnya.

Sebaiknya, lanjut Habibi, tahapan bimbingan teknis (bimtek) untuk PPK ke depannya, juga melakukan simulasi proses pembuatan berita acara pengembalian surat pemberitahuan memilih atau C6, serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sehingga nantinya pada pemungutan suara di TPS tidak ditemukannya lagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) carut marut tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, dan alamat.

Demikian pula pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukanya lagi PPK yang tak melampirkan berita acara pengembalian surat pemberitahuan memilih/C6 kepada KPU kabupaten/kota.

“Begitu juga dengan pemutakhiran daftar pemilih yang akan segera dimulai, kita harap PPK bekerja dengan maksimal dalam melakukan tahapan rekapitulasi daftar pemilih. jangan sampai ditemukan lagi nantinya dalam DPT adanya RT 00 pada Pemilu 2024. Tak kalah pentingnya, PPK yang dilantik ke depanya tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga harus mampu menegakkan etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu 2024,” tutup Habibi. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.