Anggota DPD RI Dapil Kaltim Serap Aspirasi di Samarinda, Wali Kota Titipkan Anggaran Penanggulangan Banjir

INTREN.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin beserta anggota DPD RI Dapil Kaltim, Zainal Arifin dan Aji Mirni Mawarni bertemu dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun pekan lalu. Kunjungan itu merupakan rangkaian reses dalam rangka serap aspirasi ke daerah.

Sebelum menggelar kunjungan ke Balai Kota Samarinda, Mahyudin terlebih dahulu menyambangi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

“Sebagai anggota DPD RI sudah tentu kami berusaha menyerap aspirasi, setiap laporan permasalahan yang ada akan kami bawa ke Jakarta, kemudian kami coba telaah bagaimana solusi terbaiknya. DPD RI sebagai wakil daerah akan mencoba mencari jalan keluar, sehingga permasalahan di daerah segera selesai,” tuturnya.

Mahyudin memastikan bahwa DPD RI akan menjembatani keperluan daerah kepada pemerintah pusat sekaligus akan memperjuangkan kebutuhan daerah. Dan kepada pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat agar memanfaatkan momen kunjungan kerja DPD RI dengan memberikan informasi berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

Bersama Wali Kota Samarinda, beberapa hal terkait isu dan upaya penanganan masalah di Kota Tepian jadi bahan diskusi. Usai pertemuan dengan wali kota, kepada awak media Mahyudin mengatakan beberapa hal yang dibahas, terutama upaya penanganan banjir yang saat ini tengah menjadi fokus kerja dari Pemerintah Kota Samarinda.

“Kami ke sini (Pemerintah Kota Samarinda) untuk menyerap aspirasi dengan berbagai permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda. Ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan Sungai Karang Mumus yang membutuhkan pintu air dan butuh dana Rp 400 miliar. Jadi kita sarankan untuk masukan ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), nanti kami kawal,” papar Mahyudin.

Kendati demikian, kata dia, harus ada komunikasi apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa dikawal dan usulan itu bisa terealisasi. Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI.

Ditambahkan Mahyudin, DPD RI tengah memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta RUU Daerah Kepulauan dan Pesisir. Tujuannya agar beberapa kewenangan teknis yang ada di daerah bisa diatur oleh pemerintah daerah sendiri biar lebih optimal.

“Seperti pengelolaan lingkungan serta dana reboisasi tambang, itu kan tertahan di pemerintah pusat. Sehingga realisasi reboisasi tambangnya di daerah juga tidak maksimal, jadi ini juga harus ada kontribusi dari pemerintah pusat untuk merapikan reboisasi eks tambang ini,” tutur Mahyudin.

Andi Harun berharap, DPD RI bisa menjadi jembatan kepada kementerian di pemerintah pusat terkait program strategis pemerintah daerah. “Kami menitipkan program pintu air, penanggulangan banjir, mohon untuk diberikan pengawalan dari anggota DPD RI,” kata Andi Harun.

Andi Harun memfokuskan itu kepada pemerintah pusat dan DPD RI karena yang saat ini membutuhkan dana besar adalah penanganan banjir di Samarinda.

“Yang harus kita kedepankan tentu yang memiliki pembiayaan besar yaitu penanggulangan banjir. Kita berharap pusat bisa memberikan bantuan pendanaan untuk itu,” pungkas Andi Harun. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.