Anggaran Pendidikan 16,35 di Kutim Tak Sesuai UU, Alokasi untuk Perkebunan-Pertanian Tak Diatur di Mandatory Spending

INTREN.ID, SANGATTA – Neraca pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masuk dalam empat kabupaten/kota terendah di Kalimantan Timur (Kaltim). Di mana Pemkab Kutim pada tahun 2019 hanya mengalokasikan anggaran 16,35 persen untuk pendidikan. Hal itu terungkap dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim yang digelar di ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (28/10/2020) malam.

Kebijakan Pemkab Kutim yang tidak menganggarkan alokasi pendidikan 20 persen pada tahun 2020 tentunya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Di mana Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan alokasi belanja pemerintah daerah, dengan wajib mengalokasikan anggaran dengan persentase tertentu.

https://youtu.be/mWEJmGhfIRw

Alokasi belanja yang dikenal dengan nama mandatory spending, adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh UU. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah,” seperti dikutip dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

Kendati demikian, dalam mandatory spending tidak mengenal alokasi anggaran untuk perkebunan atau pertanian.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
  2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU 36/2009 tentang Kesehatan).
  3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
  4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU 6/2014 tentang Desa).

Dalam debat itu, calon Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi menegaskan, dirinya bersama H Lulu Kinsu berkomitmen dan konsisten mematuhi amanat UU. Pasalnya, anggaran Kutim dianggap mampu untuk memenuhi alokasi 20 persen pendidikan.

“Kita harus komitmen dan konsisten untuk mematuhi aturan undang-undang itu. Anggaran kita pasti mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 20 persen tersebut. Kita melihat sekarang, walaupun Kutim sudah mendapat penghargaan dari pemerintah dari sektor pendidikan, tapi kita melihat masih banyak sekolahan yang roboh, masih banyak sekolahan yang tidak punya pagar, masih banyak bahkan sekolahan yang tidak punya kantor dan kursi,” tegasnya.

Calon nomor urut satu itu menegaskan, persoalan pendidikan tersebut harus dibiayai dan diselesaikan oleh pemerintah. “Oleh karena itu, anggaran pendidikan 20 persen itu harus bisa diwujudkan. Kalau dikatakan anggarannya enggak cukup nanti, enggak mungkin enggak cukup. Buktinya kita masih bisa membangun fasilitas-fasilitas lain yang tidak prioritas. Tapi fasilitas lain yang prioritas seperti bangunan, alat pendidikan, tidak diberikan,” kata ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, Mahyunadi-Kinsu akan menggelontorkan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Bahkan juga termasuk akan menggratiskan semua kebutuhan di setiap tahun ajaran baru. Mulai buku, baju, dan seragam sekolah sampai ke topi.

“Kami akan menggratiskan apabila kami dipercaya nanti, kami akan gratiskan untuk anak-anak didik kita di Kutim. Sehingga yang seharusnya dipakai untuk beli seragam sekolah, oleh orang tua bisa dipakai untuk meningkatkan gizi dan kualitas kecerdasan anak-anak kita nantinya,” tegas Mahyunadi.

Dia kembali menegaskan, tidak ada tawar-menawar soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen. “Kalau kami tidak-menawar. 20 persen angka pendidikan itu wajib dan mutlak. Walaupun yang lainnya juga ada alokasi-alokasi anggaran yang harus dipenuhi. Tetapi kita melihat sisi prioritasnya, mana yang lebih penting. Antara 20 persen dan 15 persen pertanian, 15 kesejahteraan, dan lain sebagainya. Semuanya penting,” jelasnya.

Pendidikan, lanjut Mahyunadi, adalah sektor utama untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM). “Tergantung pendidikan hari ini. Apabila (pendidikan) baik, maka Kabupaten Kutai Timur yang akan datang lebih baik,” harapnya.

Apa yang disampaikan Mahyunadi merupakan keluhan dari orang tua dan wali murid semuanya. “Di saat kami keliling, banyak orang tua yang mengeluhkan fasilitas sekolahan, serta biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh orang tua/wali murid,” bebernya.

Untuk merealisasikan hal itu, Mahyunadi-Kinsu siap menerapkan efisiensi. Termasuk anggaran dinas. “Oleh karena itulah kami tidak tawar-menawar. Kami akan buat irit. Termasuk biaya-biaya kendaraan dinas dan lain sebagainya, akan kami irit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 20 persen,” tutupnya.

Untuk diketahui, Mahyunadi-Kinsu memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”. Pasangan nomor urut satu ini memiliki program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing.

Implementasi programnya adalah alokasi anggaran 20 persen di bidang pendidikan untuk bantuan perlengkapan siswa, pemberian beasiswa, pendidikan nonformal, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru serta pendirian dan pengembangan balai latihan kerja.

Selain itu, Mahyunadi-Kinsu juga akan membangun rumah sakit pratama, pembangunan rumah dokter, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan, bantuan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu serta bantuan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Terakhir, peningkatan dan pemerataan kualitas pemuka agama dan rumah ibadah. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.