Ada Polisi Virtual Datangi Pengguna Media Sosial, Safaruddin: Langkah Humanis Polri Cegah Hoaks

INTREN.ID, JAKARTA – Persoalan informasi palsu atau hoaks menjadi salah satu prioritas utama Mabes Polri. Untuk itulah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Salah satu yang menarik adalah kehadiran virtual police atau polisi virtual. Ini merupakan salah satu komitmen Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk memberantas hoaks. Di mana, cara yang digunakan lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif.

Tercatat, Korps Bhayangkara pun telah memberikan 12 kali peringatan ke akun media sosial yang diduga menyebarkan hoaks pada Februari. Polisi virtual dikirim melalui direct message (DM). Bentuknya berupa peringtana kepada pemilik akun.

Anggota Komisi III DPR RI, Drs H Safaruddin menilai, langkah yang dilakukan Polri merupakan hal yang perlu diapresiasi. Hal itu penting demi menghindari masyarakat dari pidana Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya lihat, itu (polisi virtual, Red.) merupakan langkah humanis. Artinya, jika ada yang masyarakat yang mengunggah konten yang disinyalir melanggar UU ITE, tidak mesti langsung diperkarakan ke pengadilan atau ditindak pidana. Melainkan diberikan teguran terlebih dahulu,” kata politisi asal Benua Etam itu.

Ketua PDI Perjuangan Kaltim itu menilai, kehadiran polisi virtual itu bukan untuk membatasi kebebebasan mengutarakan pendapatan. Justru memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang bagaimana menyampaikan informasi yang baik dan benar melalui platform medai digital.

“Kalau menurut saya, polisi virtual itu bukan mempersempit atau membatasi ruang lingkup masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya. Justru malah dapat meminimalisir tindak pidana, khususnya berkaitan dengan UU ITE,” jelas anggota DPR RI Dapil Kaltim itu.

Safaruddin menilai, kehadiran polisi virtual sudah sesuai dengan arahan Kapolri. Di mana, salah satu misi Polri adalah menjadi satuan yang lebih humanis. “Dengan adanya pendekatan baru ini, merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas hoaks yang selama ini beredar di masyarakat. Namun dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Diwartakan, Kapolri menerbitkan SE Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Dalam SE Kapolri tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang ITE.

Ada 11 poin yang harus menjadi pedoman penyidik Polri dalam menegakkan UU ITE. Beberapa di antaranya adalah mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat, dan mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.