Ada 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan THR, Ini Langkah Pemerintah

INTREN.ID, JAKARTA – Sebanyak 336 perusahaan dianggap telah melanggar aturan perihal pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Sebagaimana terungkap dalam jumlah laporan yang masuk ke Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

“Selama 11 sampai 25 Mei 2020, posko menerima laporan dari 453 pelapor mengenai 336 perusahaan yang diduga melanggar aturan tentang pembayaran THR,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah, Kamis (28/5/2020).

Dari 336 perusahaan tersebut rinciannya yaitu 146 pengaduan mengenai perusahaan yang belum membayarkan THR, tiga aduan mengenai THR yang belum disepakati. Kemudian 78 pengaduan mengenai keterlambatan pembayaran THR, dan 226 pengaduan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Ida menyatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat untuk tindak lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum. Kata dia, pemeriksaan awal pengaduan terkait pembayaran THR akan difokuskan pada kasus THR yang belum disepakati, belum dibayarkan, terlambat dibayarkan, dan tidak dibayarkan.

“Para pengawas ketenagakerjaan akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan mengenai masalah pembayaran THR, memverifikasi laporan tersebut, serta memastikan kondisi perusahaan,” bebernya.

Ida menguraikan, ada sebanyak 1.353 pengawas ketenagakerjaan yang terdiri atas 1.237 pengawas ketenagakerjaan tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan tingkat pusat. Mereka akan memeriksa laporan-laporan mengenai masalah pembayaran THR.

“Kami kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR. Sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

Dalam hal ini Ida memperingatkan, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja akan mendapatkan sanksi administratif. Yaitu berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Pun demikian, perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda yang dananya kemudian akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.