Abdul Gafur Mas’ud Tersangka Suap Proyek di PPU, Diciduk KPK di Mal, Belanjaan dan Koper Isi Uang Disita

INTREN.ID, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud resmi jadi tersangka dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Abdul Gafur tidak sendiri. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan itu ditetapkan menjadi tersangka bersama lima orang lainnya setelah lembaga antirasuah itu mengamankan 11 orang dalam OTT. Lima tersangka lainnya adalah Plt Sekda Pemkab PPU Mulyadi, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab PPU Edi Hasmoro, Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkab PPU Jusman, Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, serta Achmad Zuhdi alias Yudi selaku pihak swasta.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, OTT berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Penerimaan uang diduga komisi para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di PPU.

Rabu, tim KPK kemudian bergerak dan berpencar ke Jakarta dan Kaltim. Menurut Alexander, sehari sebelumnya Selasa (11/1/2022), NP orang kepercayaan Abdul Gafur yang ikut diamankan KPK, memerintahkan Mulyadi, Jusman, dan staf di Dinas PUPR untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor.

Perintah mengumpulkan uang itu dilakukan NP di salah satu kafe di Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Alhasil terkumpulah uang dari beberapa kontraktor sekitar Rp 950 juta. Setelah uang terkumpul, NP kemudian melapor ke Abdul Gafur bahwa uang siap untuk diserahkan.

“AGM (Abdul Gafur Mas’ud) lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah Rp 950 juta dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK, orang kepercayaan Abdul Gafur yang ikut diciduk KPK untuk mendatangi rumah Abdul Gafur di Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut,” ujar Alexander saat jumpa pers di gedung KPK, Kamis (13/1/2021).

Tidak lama kemudian, Abdul Gafur mengajak NP dan Nur Afifah untuk mengikuti agenda di Jakarta dan kemudian bersama-sama pergi ke salah satu mal di Jakarta Selatan dengan membawa uang Rp 950 juta tersebut.

Atas perintah Abdul Gafur, Nur Afifah kemudian menambahkan Rp 50 juta yang diambil dari rekening bank miliknya, sehingga uang yang terkumpul mencapai Rp1 miliar. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan Nur Afifah.

“Ketika AGM, NP, dan NAB (Nur Afifah Bilqis) berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK seketika itu langsung mengamankan AGM, NP, dan NAB dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah Rp 1 miliar,” ujar Alexander.

Dia juga menambahkan bahwa saat penangkapan, KPK juga mengamankan uang di rekening bank milik Nur Afifah sejumlah Rp 447 juta, yang diduga milik Abdul Gafur didapat dari para rekanan. Selanjutnya bersamaan dengan penangkapan Abdul Gafur, tim KPK juga mengamankan Mulyadi beserta istrinya berinisial WL serta dan Achmad Zuhdi alias Yudi di Jakarta.

Sedangkan tim KPK yang berada di wilayah Kaltim mengamankan Jusman, Edi Hasmoro, serta dua orang kepercayaan Abdul Gafur berinisial SP dan AD.

“Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti uang tunai Rp 1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp 447 juta, serta sejumlah barang belanjaan di bawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan,” ujar Alexander.

Bupati Muda dengan Karier Politik Moncer

Abdul Gafur Mas’ud merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia. Pria kelahiran 7 Desember 1987 itu terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Dia merupakan bungsu dari delapan bersaudara pasangan H Mas’ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri asal Mandar, Sulawesi Barat. Kakeknya bernama KH Muhammad Husain. Sejak kecil, dia menghabiskan waktunya di Kaltim.

Abdul Gafur merupakan pengusaha yang terjun ke politik. Sama seperti kakak-kakaknya, yakni Rahmad Mas’ud yang menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan, lalu Rudy Mas’ud yang juga anggota DPR RI, serta Hasanuddin Mas’ud yang kini menjadi Ketua DPRD Kaltim.

Menariknya, Abdul Gafur dan kakaknya beda partai politik. Jika dia kader Partai Demokrat, namun saudaranya merupakan dedengkot Partai Golkar di Bumi Mulawarman. Rahmad merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Balikpapan, Hasanuddin menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan Rudy adalah Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim.

Abdul Gafur menikah dengan Risna, wanita asal Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara. Keduanya dikaruniai enam orang anak.

Dirinya tercatat aktif di sejumlah organisasi. Dia sempat menjadi Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada periode 2015-2018. Dia bahkan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI Pusat. Selain itu, Abdul Gafur juga tercatat pernah menjadi Bendahara Umum PMI Balikpapan, Ketua Lemhanas Angkatan 6, serta Ketua Pengusaha Pemuda Pancasila Balikpapan.

Selain aktif di berbagai organisasi, Abdul Gafur juga merupakan pengusaha muda. Dirinya tercatat sebagai pemilik PT Petro Perkasa Indonesia.

Di sisi lain, karier politiknya juga cukup mumpuni. Dia memulai karier politiknya dengan menjadi kader Partai Demokrat pada 2015. Dirinya kemudian ditunjuk sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Balikpapan hingga saat ini. Pada 2018, ia maju sebagai calon bupati bersama H Hamdam.

Pasangan Abdul Gafur-Hamdam kemudian memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebanyak 37.445 suara sah. Mereka mengalahkan dua pasangan lainnya: Mustaqim MZ-Sofian Nur dan Andi Harahap-Faldy Imawan.

Keluarga Doakan yang Terbaik

Mendengar kabar sang adik terjaring OTT KPK, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengaku kaget. Sampai saat ini dia masih menunggu kejelasan kasus yang membelit adiknya tersebut.

“Nanti dulu, saya belum dapat (kejelasan) berita ini. Kalau sudah ada berita, pastinya akan dikabari,” ujar dia kepada awak media di Balai Kota Balikpapan, Kamis (13/1/2022).

Namun sebagai keluarga, Rahmad mengaku bakal memberikan dukungan kepada sang adik. Doa terbaik, bakal diberikan untuk keluarganya. “Kalau itu (dukungan) sudah pasti. Doanya baik-baik saja,” singkat dia.

Partai Demokrat Sesalkan Terjadinya OTT

Sementara itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya prihatin dan menyesalkan atas OTT terhadap Abdul Gafur yang merupakan kader Partai Demokrat.

“Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/12/2022).

Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya upaya lembaga antirasuah tersebut dalam mengusut kasus korupsi yang menjerat kader partainya itu. Dia juga menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan toleransi terhadap tindak pidana korupsi.

“Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami tidak akan pernah memberi toleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua,” kata Didik.

Dia juga meminta supaya kejadian yang menimpa kadernya tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk para pejabat supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran, dan kita semua, jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui,” katanya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.