44 Kasus Korupsi Pengadaan Logistik Pemilu selama 2014-2020, Banyak Komisioner KPU Kabupaten/Kota Jadi Tersangka

INTREN.ID, JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar pada 2024 mendatang. Tak hanya potensi konflik, peluang terjadinya korupsi mengintai para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak memiliki profesionalisme dan integritas.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi menyebut, pengadaan logistik Pemilu harus mendapatkan atensi khusus. Pasalnya, potensi penyelewengan anggaran sering terjadi. Karena itulah, proses pengadaan logistik perlu menjadi salah satu titik rawan tahapan Pemilu.

“Berdasarkan catatan, kasus pengadaan logistik yang mengarah ke tindak pidana korupsi cukup banyak. Menurut data direktori putusan Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2020, kasus korupsi pengadaan barang/jasa Pemilu mencapai 44 kasus. Tentu tentu ini mejadi keprihatinan kita bersama,” katanya.

Bahkan, kata Hendrar, umumnya pelanggaran banyak dilakukan KPU kabupaten/kota. Baik dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Menurutnya, tidak hanya persoalan profesionalisme dan integritas, namun juga ada yang disebabkan ketidakpahaman tentang aturan yang berlaku.

“Banyak komisioner di daerah yang menjadi tersangka. Persoalan pengadaan barang/jasa menjadi salah satu titik rawan korupsi saat pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itulah, dibutuhkan profesionalisme, integritas, dan pengetahuan tentang aturan yang berlaku,” katanya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.